Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
2/Pid.Pra/2026/PN Kbj Harris haksara milala Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq.Kepala Kejaksaan Negeri Karo Minutasi
Tanggal Pendaftaran Rabu, 02 Sep. 2026
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa Penetapan Tersangka
Nomor Perkara 2/Pid.Pra/2026/PN Kbj
Tanggal Surat Rabu, 02 Sep. 2026
Nomor Surat 2/Pid.Pra/2026/PN Kbj
Pemohon
NoNama
1Harris haksara milala
Termohon
NoNama
1Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq.Kepala Kejaksaan Negeri Karo
Advokat
Petitum Permohonan

1.    MengabulkanpermohonanPEMOHONuntukseluruhnya;
2.    Menyatakan Upaya paksapenetapantersangkakepadaPEMOHONberdasarkanSurat  Ketetapan/Penetapantersangka  (Pidsus-18) Nomor : Pds 02/L.2.19/Fd.2/03/ Tanggal 04 Maret 2026 yang didasarkansuratperintahpenyidikan (P-8) Nomor  : Print -10/L.2.19/Fd/12/2025 Tanggal 5 Desember 2025 jo suratPerintahPenyidikanKepalaKejaksaan Negeri Karo Nomor : Print -01/L.2.19/F.d.2/01/2026 tanggal 12 januari2026atas nama HARRIS HAKSARA MILALA.besertasurat yang berkaitanlainnyadengansuratpenetapantersangkadinyatakantidaksah dan batal demi hukum.
3.    Menyatakan Tindakan Termohondalammelakukan Upaya paksamenetapkanPemohonsebagaitersangkadugaantindakpidanakorupsidalampenebangankayu di Kawasan agropolitanmilikPemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 sampaidengan 2024 melanggarpasal
c.    Primair : Pasal 603 Jo.Pasal 20 huruf c Undang-UndangNomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 UURI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdengan UURI Nomor. 20 Tahun 2001 tentangPerubahanatas UU Nomor 31 Tahun1999  TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.
d.    Subsidair : Pasal 3 Undang-undangNomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsiJo.Pasal 20 huruf c Undang-UndangNomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-Undang Hukum PidanaJo.Pasal 18 UURI Nomor 31 Thun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahanatas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsitidaksah dan tidakberdasarkanatashukum.
4.    Menyatakanbatal demi hukumsuratpenetapantersangkaNomor :Pds-02/L.2.19/Fd.2/03/2026 Tanggal 4 Maret 2026atas nama HARRIS HAKSARA MILALA
5.    Menyatakan Upaya paksapenahanan oleh TermohonterhadapPemohonadalahtidaksah dan batal demi hukum ;
6.    Menyatakanbatal demi hukumsuratPerintahpenahananKepalaKejaksaan Negeri Karo Nomor : PRINT-02/L.2.19/Fd.2/07/2026 tanggal 30 Juli 2026batal demi hukum dan suratperpanjanganpenahananKepalaKejaksaan Negeri Karo Nomor :Pds-01/L.2.19/Fd.2/08/2026 tanggal 13 Agustus 2026 batal demi hukum.
7.    MemerintahkankepadaTERMOHONuntukmengeluarkanPemohondaritahanansegerasetelahputusaninidiucapkan ;
8.    MemulihkanhakPEMOHONdalamkemampuan, kedudukan dan harkatsertamartabatnyasepertisediakala ;
9.    MembebankanbiayaperkarakepadaNegara ;

 

Pihak Dipublikasikan Ya