III.    ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN
A.    Penetapan tersangka cacat hukum karena Termohon tidak melaksanakan prosedur sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 14 KUHAP dan pasal 15 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2012 jo. Pasal 10 Perkap Nomor 6 Tahun 2019.
1.    Proses penetapan Tersangka atas nama Pemohon terlihat terburu-buru dan ganjil, ini dikarenakan Pemohon tidak pernah menerima undangan Gelar Perkara sehingga tidak pernah hadir dalam Gelar Perkara yang dilaksanakan oleh Termohon;

2.    Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan:
“Tersangka   adalah    seseorang    yang   karena   perbuatannya    atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

3.    Bahwa berdasarkan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, seseorang ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses hukum yang berujung pada ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup, hal mana dilakukan hanya setelah melalui serangkaian proses hukum berupa penyelidikan dan penyidikan. Salah satu proses hukum tersebut adalah Gelar Perkara, dimana sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo. Pasal 10 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan:
“Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :
-    penyelidikan;
-    pengiriman SPDP;
-    upaya paksa;
-    Pemeriksaan;
-    gelar perkara;
-    penyelesaian berkas perkara;
-    penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum;
-    penyerahan tersangka dan barang bukti;
-    penghentian penyidikan”

4.    Bahwa Gelar Perkara merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan penyidikan, sehingga sangat wajar untuk menyebutkan bahwa Gelar Perkara merupakan rangkaian penyidikan yang tidak bisa dipisahkan didalam Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di kepolisian.

5.    Bahwa Pemohon ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka berdasarkan Gelar Perkara yang dilakukan oleh Termohon,  namun kenyataan-nya Pemohon sama sekali tidak pernah menerima surat undangan gelar perkara sehingga tidak pernah hadir untuk Gelar Perkara atas laporan polisi terhadap diri-nya. Dalam hal ini, Pemohon tidak pernah mendapatkan surat panggilan/ undangan untuk menghadiri gelar perkara yang mana seharusnya dalam agenda Gelar Perkara tersebut Pemohon dapat mengetahui sejauh mana kecukupan alat bukti dari Termohon  dalam meningkatkan status Penyelidikan menjadi Penyidikan, dan juga dalam proses penetapan status Pemohon menjadi Tersangka.

6.    Bahwa secara formal gelar perkara dilakukan oleh Penyidik (in casu Termohon) dengan menghadirkan pihak Pelapor dan Terlapor. Jika tidak menghadirkan Pelapor dan Terlapor maka Gelar Perkara yang dilakukan menjadi cacat hukum. Hal ini demi menjunjung tinggi keadilan dan profesionalisme Kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan gelar perkara adalah untuk memantapkan penetapan unsur- unsur pasal yang dituduhkan. Selain itu juga sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum agar tercapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan perkara.

7.    Bahwa agar panggilan untuk proses gelar perkara tersebut dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus dihadiri langsung oleh pihak Pelapor dan Terlapor. Dengan kata lain tak boleh diwakilkan kepada pihak lain. Adapun prosedur dan bentuk panggilan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 112, 119 dan 227 KUHAP ialah:
-    Panggilan berbentuk surat panggilan yang berisi alasan pemanggilan, status orang yang dipanggil (sebagai tersangka atau saksi),
-    Surat panggilan ditanda tangani pejabat penyidik,
-    Pemanggilan memperhatikan tenggang waktu antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil tersebut menghadap.

8.    Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat bahwa Termohon  yang dalam hal ini adalah Penyidik (in casu Termohon) dalam melakukan tugasnya telah bertentangan atau setidak-tidaknya tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo. Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

B.    Termohon tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka atau perbuatan Pemohon bukan merupakan Tindak Pidana.
1.    Bahwa aturan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2.    Bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

3.    Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

4.    Bahwa merujuk pada aturan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, selanjutnya muncul pertanyaan: kapan minimal dua alat bukti itu didapatkan oleh Termohon ? Apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP? Ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP?.

5.    Bahwa untuk menjawab pertanyaan diatas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

6.    Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau ketentuan hukum yang wajib ditempuh oleh Termohon  untuk mencapai suatu proses penentuan Pemohon sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik (in casu Termohon) tidak sewenang-wenang mengingat Pemohon mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.

7.    Bahwa proses meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam membuat terang suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada keterangan diri Pelapor dugaan tindak pidana, melainkan juga pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam dugaan tindak pidana termasuk saksi-saksi dan Pemohon, sehingga proses pencarian keterangan guna membuat terang suatu tindak pidana dapat dilakukan secara profesional dan proporsional, tidak berat sebelah.

8.    Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan :
“Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)...”
“Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka...”.

9.    Bahwa Pemohon adalah seorang petani dalam usahanya untuk mengelola tanah pertanian untuk ditanami jangung, dalam hal ini Pemohon melakukan perikatan dengan Dahlia Munthe dalam hal menyewa tanah untuk di usahai seluas ± 2 Ha, dan tanah pertanian tersebut yang terletak di Desa Kacinambun, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dimana Dahlia Munthe adalah kuasa dari Ratna Munthe yang merupakan pemilik tanah yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 12/AJB/TP/2011 bertanggal 17 Maret 2011, Akta Jual Beli Nomor: 13/AJB/TP/2011 tanggal 18 Maret 2011, dan Akta Jual Beli Nomor: 14/AJB/TP/2011 tanggal 21 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Membela Tarigan.,SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kerja Kecamatan Tiga Panah.

10.    Bahwa dengan dasar tersebut Pemohon secara hukum melakukan perbuatan hukum sewa menyewa, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1548 KUHPerdata, yang menyatakan:  “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak”.

11.    Bahwa dari karena itu Pemohon tidak pernah mengenal nama Terlapor yang termuat dalam  Laporan Polisi Nomor: LP/822/XI/2020/SU/RES T.KARO, tanggal 09 November 2020 atas nama terlapor JIN NGI, dimana dalam laporan tesebut Pemohon telah disangkakan melakukan  perusakan terhadap tanaman kopi yang terletak di Desa Kacinambun, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, sementara sepengetahuan Pemohon lahan yang disewa tersebut pada awalnya kosong tidak ditanami tanaman apapun diatas;

12.    Bahwa sangat jelas Pemohon penetapan Tersangka yang dikeluarkan Termohon terhadap Pemohon bukanlah merupakan Perbuatan Tindak Pidana;

C.    Tentang Penetapan Tersangka atas nama Pemohon tidak didasarkan dengan bukti yang cukup dalam dugaan Tindak Pidana Pasal 406 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e  KUHP.
1.    Bahwa menyangkut tindakan Termohon  yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Turut Melakukan Perusakan terhadap Tanaman Kopi sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana yang berbunyi:
“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”.

2.    Bahwa jika dilihat dari unsur-unsur yang tercantum dalam pasal-pasal diatas, Pemohon dilaporkan telah diduga turut melakukan tindak pidana yang berujung pada sebuah perusakan tanaman kopi, sebuah unsur turut melakukan disini menunjukan seharusnya ada lebih dari satu orang yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut, namun pada bukti-nya hanya Pemohon seorang diri saja yang ditetapkan sebagai tersangka.

3.    Bahwa dalam proses penyidikan, Pemohon diberitahu bahwa telah diduga bersalah dalam melakukan perusakan atas tanaman kopi, bahwa terkait hal tersebut, Termohon telah memperoleh dan memperlihatkan kepada Pemohon adanya bukti- bukti yang diperoleh TERMOHON antara lain berupa:
-    Laporan Polisi Nomor: LP/822/XI/2020/SU/RES T.KARO, tertanggal 09 November 2020, atas nama pelapor JIN NGI;
-    Berita Acara Perkara atas nama Pelapor;
-    Sebuah foto yang menunjukan adanya kerusakan terhadap 1 (satu) batang pohon kopi yang tidak jelas lokasinya dimana, milik siapa, maupun bagaimana pohon kopi itu dirusak.

4.    Bahwa melihat bukti-bukti yang diuraikan di atas tersebut tidaklah cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, mengingat yang disangkakan dilakukan oleh Pemohon adalah “menyuruh melakukan perusakan tanaman Kopi”.

5.    Bahwa jika salah satu bukti yang dimaksud oleh Termohon adalah keterangan saksi – saksi, tidak ada yang mengarahkan bahwasanya Pemohon yang telah melakukan atas menyuruh melakukan perusakan atas tanaman kopi tersebut, sementara Pemohon pada tanggal 09 November 2020 tidak ada dilokasi tersebut, dan terlebih lagi kedudukan Pemohon adalah sebagai penyewa tanah yang terletak di Desa Kacinambun, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo.

6.    Bahwa pada saat penyidikan Pemohon telah menunjukkan bukti – bukti yang relevan kepada Termohon, hal mana kedudukan Pemohon adalah sebagai penyewa dari Dahlia Munthe yang merupakan kuasa dari Ratna Munthe berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20 Februari 2020. Namun Termohon tidak mau mempertimbangkan bukti Pemohon tersebut dan terkesan mengabaikan fakta – fakta yang disampaikan Pemohon.

7.    Bahwa Pemohon sangat keberatan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon,  karena alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang dijadikan dasar oleh Termohon  belum berkualitas sebagai bukti permulaan yang cukup dan tidak mendukung terhadap elemen-elemen/unsur-unsur yang ada dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang disangkakan terhadap Pemohon.

8.    Bahwa jika salah satu bukti yang dimaksud oleh Termohon adalah surat-surat alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Pelapor, maka Termohon  telah mengabaikan dan/atau keliru dalam menganalisis fakta-fakta hukum yang sebetulnya mudah dan sederhana sebagai berikut:
-    Kwitansi Sewa Lahan (ladang) yang terletak di dari Dahlia Munthe, hal ini membuktikan bahwasanya Pemohon telah melakukan perikatan sewa menyewa atas lahan (ladang) seluas ± 2 Ha.
-    Surat Pernyataan Bersama bertanggal 24 Februari 2020, hal ini membuktikan bahwasanya adanya kesepakatan bersama antara Dahlia Munthe dan Ratna Munthe sebagai Pihak Pertama, dengan Bebas Ginting, Len Ginting dan Surianto Ginting sebagai Pihak Kedua, hal mana Surat Pernyataan Bersama tersebut di ketahui oleh Peristiwa Perangin – Angin selaku Kepala Desa Kacinambun pada saat itu. Bukti Pernyataan Bersama menerangkan bahwasanya Pihak Kedua telah mengusahai tanah tersebut tanpa sepengetahuan Pihak Pertama;
-    Akta Jual Beli Nomor: 12/AJB/TP/2011 bertanggal 17 Maret 2011, Akta Jual Beli Nomor: 13/AJB/TP/2011 tanggal 18 Maret 2011, dan Akta Jual Beli Nomor: 14/AJB/TP/2011 tanggal 21 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Membela Tarigan,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kerja Kecamatan Tiga Panah. Bukti ini diabaikan oleh Termohon, hal mana bukti merupakan alas hak kepemilikan tanah Ratna Munthe.

9.    Bahwa dari bukti-bukti yang diperoleh Termohon dan mengabaikan bukti – bukti Pemohon, maka menurut Pemohon bukti Termohon belum ada bukti berkualitas sebagai bukti permulaan yang menunjukan bahwa Pemohon dengan jelas dan tidak terbantahkan turut melakukan tindak pidana perusakan yang didugakan kepada dirinya, melihat bukti- bukti yang tidak jelas ini jelas menunjukan adanya unsur kesalahan (schuld) dan penyalahgunaan wewenang dari Termohon.

10.    Bahwa “penyertaan dalam tindak pidana” mengharuskan adanya pelaku utama, sedangkan penyidik (in casu Termohon)  belum pernah memanggil dan/atau memeriksa pihak yang patut diduga sebagai pelaku utama tindak pidana perusakan yang disangkakan. Tidak ada bukti bahwa Pemohon berada di tempat kejadian perkara dan/atau melakukan tindak pidana perusakan. Tidak ada bukti pula bahwa Pemohon pernah menyuruh melakukan tindak pidana perusakan. Oleh karena itu, dengan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon  atas sangkaan “menyuruh melakukan perusakan” dan tanpa pernah ditemukan pelaku utamanya, maka ini jelas menunjukan adanya unsur kesalahan (schuld) dari Termohon.

11.    R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

12.    Bahwa dengan demikian dalam konteks pembuktian unsur subyektif tentang turut melakukan tindak pidana perusakan dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP, berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Termohon, tidak ada bukti jelas yang menunjukan bahwa Pemohon telah turut melakukan perusakan terhadap tanaman kopi yang telah didugakan.